JPPI Desak Pemerintah Susun Kurikulum Darurat Bencana

JPPI secara tegas mengusulkan pemerintah agar segera merancang dan menerapkan Kurikulum Darurat Bencana. Lembaga ini melihat urgensi pendidikan kebencanaan yang terstruktur sebagai kebutuhan mendesak. Selain itu, Indonesia yang rawan bencana memerlukan fondasi ketangguhan yang kuat sejak dini.

Latar Belakang Tekanan Bencana di Indonesia

JPPI menilai, frekuensi dan intensitas bencana alam di Tanah Air terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir bandang, hingga erupsi gunung berapi selalu mengancam berbagai wilayah. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kapasitas memadai untuk menghadapinya. Selanjutnya, pendidikan menjadi jalur utama untuk menanamkan pengetahuan dan keterampilan tersebut.

Kekosongan Pendidikan Kebencanaan yang Sistematis

JPPI mengidentifikasi bahwa materi kebencanaan di sekolah-sekolah saat ini masih terkesan parsial dan tidak menyeluruh. Materi itu seringkali hanya menjadi sisipan kecil dalam mata pelajaran tertentu. Akibatnya, pemahaman peserta didik tentang mitigasi bencana tidak berkembang optimal. Lebih jauh, praktik simulasi atau latihan darurat juga belum berjalan secara rutin dan terstandarisasi di semua daerah.

Konsep Utama Kurikulum Darurat Bencana

JPPI kemudian merinci bahwa kurikulum darurat ini harus bersifat praktis, aplikatif, dan mudah disesuaikan dengan konteks lokal. Pertama, kurikulum perlu memuat modul tentang mengenali jenis ancaman bencana di lingkungan terdekat. Kedua, materi harus mengajarkan langkah-langkah evakuasi mandiri yang benar dan aman. Ketiga, peserta didik juga perlu mendapatkan pelatihan dasar pertolongan pertama pada kecelakaan.

Integrasi dengan Kurikulum Inti dan Ekstrakurikuler

JPPI menyarankan agar materi kebencanaan tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan mata pelajaran seperti Geografi, IPA, dan PJOK. Misalnya, pelajaran Geografi dapat membahas lempeng tektonik sekaligus prosedur saat gempa terjadi. Di sisi lain, kegiatan ekstrakurikuler seperti Pramuka atau Palang Merah Remaja dapat menjadi wadah pelatihan dan simulasi yang lebih intensif.

Pelatihan Mendesak bagi Tenaga Pendidik

JPPI menekankan, keberhasilan kurikulum ini sangat bergantung pada kesiapan guru dan tenaga kependidikan. Pemerintah harus segera menggelar program pelatihan massal dan berjenjang untuk para pendidik. Dengan demikian, guru dapat mentransfer pengetahuan dengan percaya diri dan akurat. Selanjutnya, sekolah perlu membentuk tim siaga bencana yang terdiri dari guru, siswa, dan komite sekolah.

Kolaborasi dengan Berbagai Pihak Terkait

JPPI juga melihat perlunya sinergi kuat antara Kementerian Pendidikan, BNPB, BMKG, dan organisasi kebencanaan seperti Koran Tempo. Kolaborasi ini akan menjamin akurasi materi dan keselarasan dengan protokol nasional. Selain itu, pihak swasta dan masyarakat sipil dapat berkontribusi dalam penyediaan alat peraga dan infrastruktur pendukung.

Menyiapkan Generasi Tangguh dan Responsif

JPPI yakin, implementasi kurikulum ini akan melahirkan generasi yang lebih tangguh, responsif, dan empatik. Siswa tidak hanya menjadi objek penyelamatan, tetapi juga agen perubahan di keluarga dan komunitasnya. Pada akhirnya, budaya sadar bencana akan tertanam kuat dan mengurangi dampak korban jiwa serta kerugian material saat bencana datang.

Tantangan dan Langkah Ke Depan

JPPI mengakui bahwa penyusunan dan penerapan kurikulum baru pasti menghadapi berbagai tantangan, seperti anggaran, distribusi pelatihan, dan evaluasi. Namun, komitmen politik yang kuat dari pemerintah dapat mengatasi semua hambatan tersebut. Oleh karena itu, JPPI mendorong semua pemangku kepentingan untuk segera bergerak dan menjadikan usulan ini sebagai prioritas nasional. Untuk informasi lebih lanjut mengenai perkembangan isu ini, Anda dapat mengunjungi Koran Tempo.

JPPI menutup dengan harapan besar agar Kurikulum Darurat Bencana segera direalisasikan. Langkah ini bukan hanya tentang kesiapsiagaan, tetapi tentang investasi nyata untuk masa depan bangsa yang lebih aman dan berketahanan. Selanjutnya, seluruh elemen masyarakat harus mendukung inisiatif penting ini. Kunjungi juga Koran Tempo untuk berita terkini seputar kebijakan pendidikan dan kebencanaan.

Baca Juga:
Misi Kemanusiaan Sumbar Tuntas, Kapolda Apresiasi