Ragam Hoaks Seputar Presiden Prabowo Terbaru

Setelah resmi menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung menjadi target penyebaran hoaks. Di berbagai platform digital. Gelombang disinformasi tidak mereda, justru meningkat tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pola penyebarannya semakin rapi, kontennya makin halus, dan targetnya sangat spesifik.

Meskipun pemerintah terus meningkatkan literasi digital, nyatanya hoaks tetap menyusup ke berbagai lapisan masyarakat. Prabowo, sebagai kepala negara, sering kali dijadikan objek utama. Akibatnya, publik mudah tersulut emosi tanpa menyaring fakta terlebih dahulu.

Hoaks Soal Kesehatan Fisik

Salah satu hoaks paling banyak beredar menyangkut kondisi fisik Prabowo. Beberapa akun media sosial menyebarkan narasi bahwa sang presiden mengalami penurunan kesehatan drastis dan tidak mampu menjalankan tugas negara. Narasi ini bahkan menyertakan foto-foto lama yang diedit untuk menampilkan kesan lelah, letih, atau sakit parah.

Faktanya, Presiden Prabowo justru aktif menjalankan agenda luar negeri dan rutin hadir dalam rapat-rapat penting kenegaraan. Dalam beberapa kunjungan, ia terlihat bugar, berbicara dengan tegas, dan berjalan mandiri tanpa bantuan.

Tim Komunikasi Istana langsung membantah kabar tersebut. Mereka merilis video dan foto resmi saat Prabowo menghadiri forum internasional dan memimpin rapat kabinet. Langkah ini bertujuan menepis keraguan publik yang sempat terpengaruh oleh konten menyesatkan.

Isu Lama: Kewarganegaraan Ganda

Narasi palsu seputar kewarganegaraan ganda kembali mencuat. Isu ini sebenarnya sudah muncul sejak masa kampanye. Namun, belakangan ini disebarkan ulang dengan format yang lebih provokatif. Hoaks tersebut menyatakan bahwa Prabowo memiliki kewarganegaraan asing karena latar belakang keluarganya yang dekat dengan Eropa.

Padahal, Kementerian Dalam Negeri sudah berkali-kali menjelaskan bahwa data administrasi Presiden Prabowo sangat sah dan lengkap. Tak ada catatan ganda atau anomali dalam sistem kependudukan nasional. Bahkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut memperkuat data itu saat proses pencalonan berlangsung.

Sayangnya, kelompok tertentu tetap memutar kembali isu ini melalui grup pesan WhatsApp, akun TikTok abal-abal, serta potongan video berisi interpretasi menyesatkan.

Hoaks Ekonomi: Subsidi Dihapus Total

Isu lain yang tak kalah masif menyebar adalah soal kebijakan ekonomi. Banyak akun menyebarkan hoaks bahwa Prabowo akan menghapus seluruh subsidi bahan bakar dan listrik. Narasi itu dilengkapi “simulasi harga” yang menampilkan skenario bensin Rp25.000 per liter dan listrik rumah tangga melonjak dua kali lipat.

Kementerian ESDM dan Kemenkeu langsung menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar sama sekali. Pemerintah justru memperkuat skema subsidi tepat sasaran, bukan mencabutnya. Presiden Prabowo sendiri sudah menyampaikan komitmen menjaga daya beli masyarakat dalam beberapa pidatonya.

Manipulasi Foto dan Video

Era AI dan teknologi manipulatif memudahkan penyebaran hoaks visual. Baru-baru ini, sejumlah akun menyebarkan video deepfake yang menampilkan Prabowo mengucapkan pernyataan yang tidak pernah ia sampaikan. Salah satunya memperlihatkan Prabowo seolah mengecam salah satu agama tertentu, padahal video tersebut hasil rekayasa dari potongan wawancara tahun 2014.

Tim cyber crime Bareskrim Polri langsung menelusuri jejak digital pembuat video tersebut. Dalam waktu singkat, mereka berhasil melacak akun penyebar awal yang beroperasi dari luar negeri. Pemerintah pun bekerja sama dengan platform digital untuk memblokir konten-konten manipulatif serupa.

Pola Penyebaran: Sistematis dan Berulang

Menariknya, hoaks seputar Presiden Prabowo tidak disebarkan secara acak. Beberapa peneliti komunikasi digital menemukan pola tertentu. Misalnya, hoaks cenderung disebar saat:

Presiden mengumumkan kebijakan penting
Pemerintah mengesahkan undang-undang baru
Indonesia menerima kunjungan tamu negara besar
Isu politik lain memanas (misalnya soal Papua atau konflik laut)

Pola ini menunjukkan bahwa pelaku hoaks tidak sekadar iseng. Mereka tampak ingin mengganggu stabilitas politik, menciptakan krisis kepercayaan publik, atau bahkan memicu reaksi sosial yang lebih luas.

Tanggung Jawab Media dan Warganet

Dalam menghadapi gelombang hoaks ini, media arus utama memainkan peran penting. Beberapa media seperti Kompas, Tempo, dan Tirto secara aktif melakukan klarifikasi (fact checking). Mereka bekerja sama dengan MAFINDO dan Google News Initiative untuk menangkal berita palsu yang menargetkan presiden dan kabinet.

Namun, tanggung jawab terbesar tetap berada di tangan publik. Literasi digital harus tumbuh seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Warganet perlu memverifikasi sebelum menyebarkan informasi. Jangan hanya berdasarkan judul provokatif, apalagi potongan video yang lepas konteks.

Langkah Pemerintah: Edukasi dan Penegakan Hukum

Pemerintah tidak tinggal diam. Melalui Kementerian Kominfo, tim pengawas siber aktif memantau dan menindak akun-akun penyebar hoaks. Mereka menurunkan ratusan konten hoaks setiap minggu. Selain itu, Polri telah menetapkan sejumlah tersangka atas tuduhan penyebaran informasi palsu yang menyerang pribadi presiden.

Selain penindakan, pemerintah juga fokus pada edukasi digital. Program literasi digital ditingkatkan, baik melalui webinar, workshop sekolah, maupun kampanye sosial media. Targetnya jelas: masyarakat tidak mudah tertipu oleh narasi yang hanya mengandalkan emosi tanpa data.

Penutup: Jangan Biarkan Hoaks Hancurkan Demokrasi

Fenomena hoaks bukan hal baru. Namun, dalam era kepemimpinan baru, serangan hoaks bisa menjadi senjata ampuh untuk melemahkan kepercayaan publik. Presiden Prabowo dan pemerintahannya harus tetap waspada, tetapi juga tak boleh gentar.

Sebaliknya, masyarakat wajib bersatu melawan arus informasi palsu. Demokrasi hanya bisa tumbuh jika publik membangun opini berdasarkan fakta. Hoaks memang sulit dicegah, tetapi bisa dikalahkan jika setiap warga negara memilih berpikir kritis.